BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis - Riau - Indonesia (28751)
  27 April 2020 | DIBACA : 913 KALI

Hukuman Disiplin Menanti : ASN Dilarang Mudik

 Berita | Id

BKPP – Gubernur Riau, H. Syamsuar telah mengkonfirmasi bahwa Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa di Provinsi Riau terdapat 4 daerah yang telah dinyatakan sebagai zona merah, yaitu kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, dan yang terbaru adalah kabupaten pelalawan, “Sudah ada 4 daerah di Provinsi Riau yang sudah dinyatakan sebagai zona Merah, penetapan itu karena telah terjadi tranmisi lokal (penularan lokal)” kata Syamsuar dalam konferensi Pers di Pekanbaru (25/4/2020).

Selanjutnya Plh. Bupati Bengkalis, sebagaimana yang dikutip dari Riau24.com mengatakan himbauan larangan mudik lebaran idul fitri untuk pencegahan dan meminimalisir serta mengurangi resiko penyebaran virus corona di Wilayah Riau bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk ASN dan Non ASN, sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Gubernur Riau Nomor : 121/SE/2020 tanggal 17 April 2020, “Untuk ASN dan keluarga dilarang melakukan kegiatan keluar daerah atau kegiatan mudik lainnya selama masa kedaruratan kesehatan,” tegas beliau. Surat Bupati Bengkalis, Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/732 perihal Pembatasan Kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan Mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam Upaya pencegahan Covid-19 tanggal 23 April 2020, juga menegaskan bahwa pembatasan kegiatan bepergiatan keluar daerah atau mudik bagi ASN, pembatasan cuti dan penegakan disiplin bagi Aparatur yang melanggar.

Terkait dengan Penegakan Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 11/SE/IV/2020 (DOWNLOAD) tanggal 24 April 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang pada pokoknya mengatur 2 hal yakni,pertamapemantauan atau pengawasan aktivitas Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepegawaian melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara khususnya terkait pergerakan atau kegaitan bepergian. Kedua,Pejabat Pembina Kepagawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas keluar daerah atau kegiatan mudik.

Tindak lanjut dari penegakan pelanggaran Disiplin Aparatur yaitu berupa penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur yang tetap melakukan kegiatan bepergian atau kegiatan mudik. Pelanggaran disiplin tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

  1. Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
  2. Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentangPembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
  3. Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain harus memperhatikan waktu pelanggaran sebagaimana uraian di atas juga harus dipertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kemudian Kepala BKN meminta pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajibmelakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai NegeriSipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatanbepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi AparaturSipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan MasyarakatCovid-19 ke dalam aplikasi SAPK BKN. ***



Program Kerja

Program Kerja BKPP Kabupaten Bengkalis seperti RENSTRA, LAKIP, IKU, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi


Pengadaan ASN

Informasi Seputar Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis


Pelayanan

Persyaratan Pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis


Seleksi Terbuka

Informasi seputar Seleksi Terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis