BKPP – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar Rapat dalam jaringan bersama dengan para pengelola Kepegawaian di Propinsi Riau, Rapat yang mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku (NKK)” di Instansi Pemerintah diikuti oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah pengelola kepegawaian se-Propinsi Riau, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau, Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuansing dan Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.
Kegiatan yang dipimpin oleh Komisioner KASN dimulai pada pukul 10.00 Wib melalui sistem Video Conference, dengan agenda Pemaparan tentang Penerapan NKK oleh Asisten Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan. Dalam paparan tersebut, beliau menjelaskan bahwa pengertian dari Nilai Dasar adalah 14 nilai utama sebagaimana ketentuan pasal 4 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Kode Etik adalah sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam menjalankan tugas, Kode Prilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas maupun menjalani kehidupan sehari-hari didalam dan diluar jam kerja.
ASN sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang amat penting dalam menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban dan berprilaku modern, demokratis dan bermoral tinggi, ASN harus mampu menjalankan segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 3 Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN menyatakan bahwa setiap ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip diantaranya Nilai dasar serta kode etik dan perilaku.
Masih dalam paparan Asisten Komisioner KASN, ada beberapa hal yang menjadi pokok dasar pengawasan yang dilakukan oleh KASN, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuain nilai dasar, kode etik dan kode prilaku disetiap instansi Pemerintah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi oleh Pimpinan Instansi. KASN melakukan pengawasan, monitoring terhadap penerapan Nilai Dasar, Kode etik dan kode prilaku di setiap instansi Pemerintah. Kode etik dan Kode Prilaku ASN adalah acuan berprilaku ASN, transformasi sistem kerja dan kompleks nya pelayanan yang diberikan oleh ASN harus memiliki dasar yang kuat.
Rapat yang berlangsung hampir 60 menit tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa setiap Daerah hendaknya membentuk Majelis Kode etik dan kode prilaku ASN, menciptakan peraturan tentang kode etik dan kode prilaku ASN, menciptakan strategi pengawasan kode etik dan kode prilaku ASN guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tata nilai dan etika dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, menjaga ASN untuk tetap berprilaku yang etis dan juga memberikan acuan pada para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan kode prilaku ASN.***
Program Kerja BKPP Kabupaten Bengkalis seperti RENSTRA, LAKIP, IKU, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi